Padang – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Pos ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak terdampak bencana.
Aktivasi Pos SAPA tersebut dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi calon petugas di Kantor Camat Koto Tangah. Sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mengikuti pembekalan sebelum memberikan layanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan kehadiran Pos SAPA menjadi langkah untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat, terutama setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
Menurut Boby, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” kata Boby.
Ia menjelaskan, delapan calon petugas akan mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Boby juga mengingatkan para calon petugas agar memberikan pelayanan dengan empati dan tanggap terhadap kebutuhan warga di huntara.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” ujarnya.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan aktivasi Pos SAPA merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak tetap berjalan selama masa pemulihan pascabencana.
Ia berharap keberadaan pos tersebut dapat memudahkan perempuan dan anak yang tinggal di Huntara Lubuk Buaya untuk mengakses layanan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” kata Dianawati.
Dianawati menambahkan, bimtek menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan calon petugas sebelum mulai memberikan layanan. Dengan pembekalan tersebut, petugas diharapkan memahami mekanisme pelayanan dan mampu memberikan pendampingan secara tepat.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” ujarnya.
Aktivasi Pos SAPA diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi selama proses pemulihan pascabencana di Kota Padang.(Jamal)
