Padang – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang menjadwalkan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi sungai terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang mulai November 2026. Penanganan ini mencakup Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Fadly mendorong percepatan penanganan sungai yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Menurutnya, banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif. Bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk dan perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” kata Fadly.
Selain pengerukan sedimentasi, penanganan yang dibahas meliputi pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Fadly mengatakan Pemko Padang siap mendukung langkah BWS Sumatera V dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk membantu proses pembebasan lahan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Sementara itu, Reski Wahyudi menjelaskan, setelah bencana pada 28 November 2025, wilayah terdampak masih berada dalam masa tanggap darurat. Karena itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai November 2026.
Selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik, terutama memperbaiki tanggul yang mengalami limpasan serta memperbaiki dan mengembalikan alur sungai.
Reski menyebut penanganan banjir membutuhkan kajian dan perencanaan teknis yang matang. Menurutnya, skala bencana yang terjadi di Padang kali ini jauh lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012.
“Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” kata Reski.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan data yang diterima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan disebut jauh lebih rendah.
Menurut Reski, kondisi tersebut menunjukkan upaya penanganan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Meski demikian, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan sebelum memulai pekerjaan fisik berikutnya.
Ia berharap Pemko Padang turut mendukung proses pembebasan lahan dan relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri.(Jamal)
