Padang – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan mengusulkan sejumlah program prioritas sektor perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mendapatkan dukungan anggaran APBN 2027. Usulan tersebut mencakup revitalisasi sentra pengolahan perikanan, pengembangan kampung nelayan tematik, hingga budi daya ikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke KKP RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, agar perangkat daerah aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat di tengah keterbatasan APBD.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi program prioritas sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” kata Richie, Kamis (15/10/2026).
Dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat KKP RI, Pemko Padang menyampaikan beberapa usulan, di antaranya revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Minapadi, serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan
Salah satu usulan yang mendapat sambutan positif dari pihak KKP RI adalah revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo. Program tersebut direncanakan menjadi prioritas alokasi anggaran APBN 2027.
Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor.
Selain penguatan fasilitas pengolahan, Pemko Padang juga mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau. Konsep tersebut mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi aktivitas perikanan sekaligus mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Pihak KKP RI juga menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan.
Budi Daya Ikan untuk Mendukung Program MBG
Di sektor budi daya, Pemko Padang mengusulkan program Mini RAS dan Minapadi untuk mendukung rantai pasok kebutuhan pangan dalam program MBG.
Pemko Padang merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang. Melalui skema tersebut, hasil panen pembudi daya diharapkan memiliki pasar yang lebih pasti sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Richie.
Selain itu, Pemko Padang turut membahas pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Pengembangan kedua komoditas tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi, terutama untuk rumput laut yang berorientasi ekspor, serta memperluas dukungan pemerintah pusat bagi sektor perikanan daerah.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat KKP RI, di antaranya Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra.
Dari Pemko Padang, rombongan juga melibatkan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Elvida, serta Kepala UPT SPP Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni.
Melalui upaya jemput bola ini, Pemko Padang berharap dukungan APBN 2027 dapat membantu merealisasikan program prioritas sektor perikanan, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.(Jamal)
