Lintassumbar.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memulai penyusunan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Masa Pandemi Covid-19, di hall IKK Padang Pariaman Senin, 14/9.
Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Eny Supartini, turut menghadirinya karena Renkon tersebut telah ditetapkan sebagai pilot project nasional.
“Jadi dokumen Renkon yang kita susun di Padang Pariaman ini akan menjadi rujukan penyusunan Renkon daerah lain di Indonesia nantinya,” ujar Eni dalam sambutannya jelang pelaksanaan workshop.
Eny menjelaskan review dokumen renkon bencana gempa dan tsunami sangat penting dilakukan. Sehingga, di dalamnya dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
“Sampai sekarang belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Jadi kita harus benar-benar siaga dalam segala hal kebencanaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan bencana gempa dan tsunami. Sebelum adanya pandemi, proses evakuasi warga bisa dibilang sulit berjalan. Apalagi saat pendemi Covid-19 ini, menurutnya tugas dalam evakuasi tentunya semakin berat. Sebab, masyarakat tidak bisa dievakuasi ke satu titik saja.
“Strategi ini yang bakal kita rumuskan dalam dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami di Masa Pandemi ini. Jadi kita bisa tentukan bagaimana jalur dan titik evakuasi warga saat gempa ataupun tsunami di masa pandemi berjalan baik dan tidak menciptakan klaster penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Untuk itu, baginya keseriusan para peserta workshop renkon di Padang Pariaman sangat diperlukan. Sehingga, mereka nantinya benar-benar mamahami dokumen tersebut.
“Kita sangat serius dengan penyusunan dokumen Renkon ini. Makanya tim penyusunnya kita buatkan langsung SK-nya,” ungkapnya.
Begitupun setelah dokumen tersebut rampung, ia menekankan agar OPD dan stakeholder lainnya di Padang Pariaman memahaminya dengan baik. Sehingga, mereka benar-benar mampu menjalani isi dokumen tersebut ketika terjadi bencana.
“Selain penyusunan dokumen Renkon Kebencanaan Padang Pariaman ini, kita ke Padang Pariaman juga dalam rangka ekspedisi. Salah satunya untuk menilai ketangguhan desa atau nagari. Sebab nagari juga ujung tombak dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dengan penilaian itu, diharapkannya forum pengurangan risiko bencana di nagari dibuat lebih kuat lagi. Begitupun para relawan di nagari.
“Pada dasarnya semua sudah ada terlibat soal kebencanaan di desa/nagari. Kini tinggal kita memastikan mereka semaki tangguh atau fight kapan saja,” pungkasnya.
Dukungan Penuh Bupati
Sedang Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengatakan, kebencana sangat menjadi perhatian serius Pemkab Padangpariaman. Bahkan, dirinya bersama BPBD dan stakeholder terkait selalu menyosialisasikan kebencanaan hingga ke tingkat korong di Padang Pariaman.
“Kita sering sampaikan di nagari-nagari untuk selalu waspada, siaga dan memahami prosedur evakuasi apabila terjadi bencana. Sebab kita tidak ingin kejadian 2009 terulang. Sampai-sampai ada kuburan massal di daerah kita,” ujar Ali Mukhni.
Untuk itu, dirinya dan jajaran berpikir keras dalam penanggulangan dan penekanan risiko dampak bencana, dengan membentuk program-program inovatif di BPBD Padang Pariaman. Di antaranya Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (Simuna), Datang Menyelesaikan Masalah Dampak Bencana (Tangkas Aman), Padang Pariaman Siaga Darurat Bencana (Papa Sadar Bana), dan Pusat Data Kejadian Bencana (Pataka).
“Kita berinovasi agar gerak kita benar-benar cepat dan nyata ketika terjadi bencana. Jadi, saat bencana itu terjadi, kita tidak hanya survei, tetapi langsung merumuskan dan bertindak mencarikan solusi dalam waktu 24 jam,” ujar bupati dua kali berturut-turut membawa Padang Pariaman menjadi kabupaten terinovatif di Indonesia itu.
Ali Mukhni berharap workshop penyusunan dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami di masa pandemi tersebut, dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga, di dalamnya terakomodir segala aspek menyangkut pengurangan risiko dampak bencana di Padang Pariaman.
“Bapak/ibu yang menjadi tim penyusun Renkon Kebencanaan Padang Pariaman ini, tidak hanya akan menjadi harapan kita di Padang Pariaman, tetapi juga daerah lain di Indonesia nantinya. Sebab, seperti dikatakan ibu direktur kesiapsiagaan BNPB, kita adalah pilot project. Artinya, dokumen kita ini akan menjadi pedoman Renkon kabupaten/kota lain di Tanah Air ini,” pungkasnya.
Inisiatif Berbuah Manis
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, Budi Mulya, menjelaskan bahwa memang baru Padangpariaman yang melakukan penyusunan dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami di Masa Pandemi. Langkah cepat itu diambil pihaknya, karena kondisi pandemi tidak dapat dipastikan berakhirnya.
“Jumlah masyarakat kita di Padang Pariaman ini sangat banyak. Kondisi geografis daerah kita juga banyak yang rawan bencana. Kita juga sudah pernah mengalami musibah besar di tahun 2009 lalu,” ujarnya.
Makanya, menurutnya kondisi pandemi saat ini akan sangat rawan apabila tidak dibentuk perancananaan penanggulangan saat terjadi bencana. Sebab, bisa saja memicu munculnya masalah baru, seperti penyebaran Covid-19 saat proses evakuasi skala besar.
“Dari analisasi itu, kita berinisiatif mengusulkan ke BNPB agar dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami kita di-review lagi, sehingga ada penyesuaian dengan kondisi pandemi ini. Usulan itu sangat disambut baik, bahkan kita dijadikan percontohan nasional,” ungkap Budi.
Akhirnya, imbuh Budi, BNPB terlibat langsung dan memfasilitasi segala kebutuhan penyusunan Renkon itu. Termasuk untuk melaksanakan workshop di kantor bupati Padang Pariaman.
“Jadi dalam pelaksanaan workshop ini, kita juga memberi contoh yang baik bagaimana upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Wakil Ketua Gugus Tuga Penanganan Covid-19 Padang Pariaman tersebut.
Contoh yang dimaksudnya, yaitu menjalankan proseduk tetap pencegahan Covid-19. Mulai dari pendataan pesertam, pemeriksaan suhu tubuh, rapid test, memberikan handsanitiser dan membatasi jarak setiap peserta workshop.
“Protap ini memang wajib dilakukan. Waktu workshop kita juga dibatasi hanya sampai jam 1 siang. Makanya kita gelar tiga hari,” ungkapnya.
Budi menjelaskan bahwa tim penyusun dokumen Renkon itu berasal dari 30 instansi dan unsur terkait di Padang Pariaman. Rencana awalnya, terdapat sekitar 45 lebih instasi/unsur terkait untuk diikut sertakan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena tidak diizinkan dalam protap masa pandemi ini.
“Walau begitu, setelah penyusunan dokumen ini, kita wajib libatkan atau koordinasikan hasilnya kepada instansi/unsur terkait yang belum berkesempatan ikut saat ini, seperti pihak PLN. Jadi, dokumen Renkon kita ini memang dipahami di seluruh stakholder hingga tingkat nagari bahkan korong nantinya,” pungkas Budi. (*)
