Sukri Umar bersama Wapres Jusuf Kalla |
Lubuk Alung – Tokoh Masyarakat Lubuk Alung, Sukri Umar mengapresiasi langkah Pemkab Padangpariaman yang melarang truck pengangkut sirkutil masuk di simpang pasar Lubuk Alung – Balah Hilir.
“Kita memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Meski secara bertahap dg diawali pemasangan plang, ke depan tentu perlu sosialisasi dan diiringi tindakan tegas”, ujarnya.
General Manager Padang Ekspres tersebut mengakui kebijakan ini cukup berat dan penuh rintangan. Namun langkah ini memang harus diambil demi kepentingan masyarakat banyak.
“Kami menyadari kebijakan pengamanan jalan di jalur tambang cukup dilematis. Pemerintah dihadapkan pada persoalan yg serba sulit. Satu sisi menyangkut ekonomi rakyat tapi di sisi lain terkait dengan penyelamatan alam dan sarana prasarana jalan”, jelasnya.
“Persoalan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menegakkan aturan, sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak dieksekusi dan diantisipasi kita sudah melihat dampak yang terjadi selama ini. Tonase kendaraan tidak sesuai kelas jalan sehingga merusak jalan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Eksploitasi galian C di aliran sungai juga tidak terkendali bila tidak dikendalikan oleh pengambil kebijakan”, jelas Sukri Umar.
Namun Sukri Umar mengingatkan agar kebijakan ini betul betul dijalankan dan diawasi oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.
“Jika plang larangan sudah dipasang tetapi tidak diiringi langkah tegas sesuai aturan, akan menjadi pertaruhan bagi wibawa pemerintah. Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya program sekadar menjawab persoalan tetapi tidak menuntaskan permasalahan”, tutup Sukri Umar. (Andri)