Padang – Sebanyak 889 warga binaan tercatat di Lapas Klas 2 A Padang, namun hanya 829 orang yang berhak mengikuti pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di dalam lapas. Hal ini dikarenakan 793 orang di antaranya merupakan pemilih tetap yang terdaftar, sementara 36 orang lainnya merupakan pemilih tambahan yang telah terdaftar di TPS 901 dan TPS 902 yang ada di Lapas Klas 2 A Padang.

Pada pemungutan suara kali ini, Lapas Klas 2 A Padang menyediakan dua TPS, yakni TPS 901 dan TPS 902, yang khusus untuk warga binaan yang telah terdaftar. Proses pemungutan suara ini berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, tidak semua warga binaan di Lapas Klas 2 A Padang dapat mengikuti pemilihan umum kali ini. Sebanyak 60 orang warga binaan tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini disebabkan sebagian besar dari mereka bukan warga asal Sumatra Barat atau tidak memiliki KTP Sumatra Barat, yang merupakan syarat untuk terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilu ini.

Selain itu, beberapa di antaranya merupakan warga binaan yang dipindahkan dari lapas lain dan belum terdaftar sebagai wajib pilih di Sumatra Barat.

Kepala Lapas Klas 2 A Padang, Junaidi Rison, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk memastikan seluruh warga binaan yang berhak memilih dapat menggunakan hak suaranya.

“Sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan pemilih tambahan yang dapat menggunakan hak pilihnya. Kami memastikan agar pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Junaidi.

Dengan jumlah pemilih yang cukup signifikan, pemilu di Lapas Klas 2 A Padang kali ini menjadi bagian penting dari partisipasi politik warga binaan, meski ada beberapa warga yang tidak dapat memilih karena kendala administratif. Pemungutan suara di lapas ini berjalan dengan lancar, diharapkan dapat memberikan contoh baik dalam pelaksanaan pemilu di wilayah lain.(***)